Isu kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan biosolar mengemuka saat ini. Beban anggaran negara bakal defisit tajam jika BBM tidak dinaikkan harganya.

Pemerintah menyatakan saat ini beban subsidi energi sudah mencapai Rp 500 triliun lebih. Jika volume Pertalite tidak dikontrol, maka beban subsidi BBM bisa bertambah hingga 600 triliun sampai akhir 2022.

Namun, dengan situasi saat ini, apakah layak harga Pertalite naik? Ada sejumlah asumsi yang bisa dijadikan patokan jika harga BBM belum perlu dinaikkan.

Pertama, data APBN 2022 menunjukkan angka surplus.

Pemerintah mengumumkan surplus APBN per Juli 2022 di atas Rp 70 triliun. Ini artinya pendapatan negara dibandingkan pengeluaran masih lebih tinggi.

Neraca perdagangan juga menunjukkan tren positif ke-27 bulan berturut-turut. Sinyal bagus dari kondisi ekonomi ini bisa menjadi basis pertimbangan jika pemerintah masih mampu menopang subsidi BBM.

Kedua, windfall profit atau rejeki nomplok harga komoditas dan migas global bagi Indonesia.

Harga komoditas dalam beberapa waktu ini naik d antaranya minyak, gas, kelapa sawit, dan batubara. Indonesia banyak mengekspor komoditas-komoditas ini yang berdampak pada kenaikan pendapatan.

Ketiga, ancaman inflasi tinggi.

Hingga Juli 2022, inflasi sudah hampir menyentuh angka 5 persen. Harga kebutuhan pokok menjadi faktor pendorong kenaikan inflasi tahunan ini terutama cabai.

Kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan inflasi antara 6-7 persen tahun ini. Inflasi membebani daya beli beli sehingga makin menyulitkan bagi rakyat kebanyakan.

Keempat, tren harga minyak mulai turun.

Harga minyak dunia.....